ONCOM - Paetongtarn Shinawatra terpilih sebagai perdana menteri Thailand yang baru. Dia menjadi PM Thailand termuda karena terpilih saat masih berusia 37 tahun pada Jumat (16/8/2024).
Paetongtarn Shinawatra menggantikan posisi mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin yang dipecat dua hari sebelumnya karena mengangkat mantan narapidana sebagai menteri.
Pengangkatan Paetongtarn sebagai perdana menteri Thailand menjadikannya sebagai orang ketiga dari keluarga Shinawatra yang memimpin negara tersebut.
Paetongtarn adalah anak bungsu mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan keponakan wanita perdana menteri pertama Thailand, Yingluck Shinawatra.
Sebagai politikus muda, kemampuan Paetongtarn kerap dipertanyakan. Dia juga berada dalam dinasti politik Shinawatra yang kontroversial. Ayah dan bibinya melarikan diri dari jabatan mereka akibat tersandung kasus.
Lalu, siapa itu perdana menteri termuda Thailand Paetongtarn Shinawatra?
- Profil Paetongtarn Shinawatra
Paetongtarn lahir sebagai anak bungsu Thaksin Shinawatra pada 21 Agustus 1986. Ayahnya merupakan mantan perdana menteri sekaligus pendiri Partai Pheu Thai.
Lulusan Chulalongkorn University ini meraih mayoritas suara dalam pemilihan perdana menteri. Partai dan sekutunya memegang 314 dari 493 kursi di parlemen.
Perempuan dengan nama panggilan Ung-Ing tersebut awalnya berkarier mengelola bisnis perhotelan milik kerajaan bisnis keluarga Shinawatra.
Pada 2021, dia mulai terjun berpolitik ketika ia menjadi ketua Komite Penasihat Inklusi dan Inovasi Partai Pheu Thai.
Pengangkatannya sebagai perdana menteri menjadikan Paetongtarn orang termuda yang mengambil alih kepemimpinan Thailand. Dia juga wanita perdana menteri kedua di Thailand setelah bibinya.
Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn resmi mendukung Paetongtarn untuk menjadi perdana menteri baru melalui persetujuan yang dibacakan kepadanya sekretaris DPR di markas besar Pheu Thai di Bangkok, Thailand pada Minggu (18/8/2024).
Paetongtarn berlutut dan memberi penghormatan pada potret raja. Lalu, memberikan pidato singkat untuk mengucapkan terima kasih dalam acara tersebut.
Dia akan menunjuk 35 anggota kabinet dan memimpin para menteri mengambil sumpah di hadapan raja. Pemerintah baru dibentuk untuk mendorong inisiatif yang memanfaatkan budaya historis dan kontemporer negara, serta pariwisata Thailand.
Ketika ditanya mengenai kembalinya Dinasti Shinawatra, Paetongtarn mengatakan tidak akan terpengaruh orang lain. Walau mengakui akan meminta nasihat ayahnya, dia menekankan punya ide sendiri.
Dia berjanji mengutamakan negara dan bekerja sama dengan semua pihak. Namun, sang ayah, Thaksin dipastikan tidak akan berperan dalam pemerintahan baru.
“Tidak seorang pun ingin mengulangi apa yang terjadi pada ayah dan bibi saya,” katanya.
- Berasal dari Dinasti Shinawatra
Paetongtarn lahir dari keluarga miliarder Shinawatra. Dia adalah anak dari mantan perdana menteri Thaksin dan keponakan mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra.
Ayahnya, Thaksin Shinawatra menjabat sebagai perdana menteri Thailand pada Februari 2001-September 2006. Dia juga pendiri Partai Thai Rak Thai yang memenangkan lima dari enam pemilihan parlemen terakhir.
Namun pada 2006, muncul gerakan protes yang ditujukan kepada Thaksin atas dugaan korupsi. Serangkaian penyelidikan dilakukan untuk memeriksa kekayaan keluarganya.
Thaksin kabur dari Thailand pada 2008 usai dikudeta. Dia dihukum in absentia atas penyalahgunaan kekuasaan sebagai perdana menteri dengan membantu istrinya membeli real estat.
Pada 2010, pengadilan menyita asetnya serta memutuskan Thaksin menyembunyikan kepemilikan saham dan mengeluarkan kebijakan untuk menguntungkan bisnisnya.
Thaksin baru pulang ke Thailand pada Agustus 2023 untuk menjalani hukuman penjara delapan tahun bertepatan dengan Srettha diangkat menjadi perdana menteri.
Hukuman penjaranya diringankan menjadi satu tahun oleh raja. Pada Februari 2024, dia dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan.
Adik perempuannya Yingluck Shinawatra mendapat posisi perdana menteri pada Agustus 2011 hingga Mei 2014. Namun, dia juga kabur karena dikudeta.
Pada 2017, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck. Dia lalai membayar janji subsidi beras kepada petani selama Pemilu 2011.
Dia juga dituduh melakukan kesalahan penanganan dan tidak menjalankan proses penawaran yang tepat untuk kampanye 2013 saat mempromosikan proyek infrastruktur pemerintahnya.
Namun, Pengadilan Tinggi Thailand membebaskan Yingluck dalam kasus korupsi pada awal 2024.